Permendikbud no 13 tahun 2015 tentang kriteria daerah khusus

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13. Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus dalam rangka. Pemberian Tunjangan Khusus bagi 

PERMENDIKBUD NO 12 TAHUN 2017 TENTANG JUKNIS TPG …

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar. 6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat

SALINAN dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing. Pasal 13 (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) PERMENDIKNAS NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG … Penetapan daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan dasar pemberian tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah khusus. Pasal 4 (1) Pemerintah daerah dapat mengusulkan daerah khusus berdasarkan kriteria daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. No.1671, 2014 KEMENDIKBUD. Kriteria. Daerah Khusus ...

Permendikbud No 10 Tahun 2018 Tentang Juknis Tambahan Penghasilan Guru PNS – Halo sobat websiteedukasi.com, pada postingan ini saya akan berbagi Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang tentunya bisa anda … Permendikbud Nomor 9 Tahun 2015 tentang Juknis DAK Bidang ... Berdasarkan Permendikbud No. 9 Tahun 2015, bahwasannya Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Salinan Pemendikbud RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem ... Sehingga setelah diberlakukannya Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 ini, ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. DOWNLOAD PERMENDIKNAS NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG … Apr 01, 2015 · Kepala sekolah profesional adalah kepala sekolah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah meliputi: dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 794); 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN … Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku. SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN … Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum … SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Sekolah di daerah khusus, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c

30 Ags 2018 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur. Sipil Negara Khusus untuk Instansi Daerah, penetapan kebutuhan Calon Pegawai. Menimbang : a. bahwa untuk pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua. 30 Sep 2017 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1909);. MEMUTUSKAN: daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu d ngan tujuan untuk Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah. Istimewa Y Pp l·!p. Hp l h1 1 1 n 1 c rs\' l n 1 \ t dn l i d i l ('rimn pndn l ck<' 1 i i 1 1f!, l\ns l hll'rnh !,eh:ig:ii lwrilrn t :. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan Pasal 13 (1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 ( lima) tahun di  atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13. Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus dalam rangka. Pemberian Tunjangan Khusus bagi  31 Des 2017 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang. Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjangan 


Nov 27, 2019 · Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Reguler.pdf Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang …

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13. Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus dalam rangka. Pemberian Tunjangan Khusus bagi 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13. Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus dalam rangka. Pemberian Tunjangan Khusus bagi 

Leave a Reply